Kesalahan Besar dalam Kempen Pesaing: Pelajaran dari Masa Lalu

Berdasarkan pengalaman pemilihan umum di Indonesia, terdapat beberapa kesalahan besar dalam kempen pesaing yang perlu dipelajari untuk mengelakkan pengulangan di masa depan.

Mobilisasi Massa yang Berlebihan dan Kekerasan

Kempen 1997 menunjukkan bahwa pengerahan massa secara besar-besaran melalui konvoi dan arak-arak sering memicu bentrokan antar-simpatisan dari berbagai partai. Kerusuhan berdarah yang terkenal seperti Kerusuhan Banjarmasin pada 23 Mei 1997 melibatkan pembakaran dan penjarahan, menunjukkan tingginya ketegangan sosial dan politik. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan kekerasan tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Ketidaknetralan Birokrasi dan Penyalahgunaan Fasilitas Negara

Aparat negara, termasuk PNS dan ABRI, diarahkan secara struktural untuk memenangkan partai tertentu, sementara partai oposisi menghadapi keterbatasan dalam bergerak dan mengkritik kebijakan pemerintah. Penyalahgunaan fasilitas negara atau fasilitas umum untuk kampanye masih terus terjadi, terutama oleh calon yang menduduki jabatan eksekutif atau legislatif.

Kecurangan dan Money Politics

Laporan menunjukkan kecurangan terstruktur dan sistematis termasuk intimidasi pemilih, manipulasi data, dan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye. Money politics juga menjadi masalah berkelanjutan, dengan calon membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dana sosial, atau hadiah untuk merebut simpati masyarakat.

Black Campaign dan Penyebaran Berita Bohong

Black campaign (kampanye hitam) yang menyebarkan fitnah dan berita bohong masih sering terjadi di Indonesia, dengan kesulitan dalam penindakan karena batas pelaporan hanya 7 hari sejak ditemukannya pelanggaran.

Dampak pada Kepercayaan Publik

Kesalahan-kesalahan ini mengakibatkan penurunan minat masyarakat menghadiri kampanye karena masyarakat merasa tidak percaya dan bosan mendengarkan janji-janji kampanye. Tingkat kesadaran kritis masyarakat yang meningkat melihat kempen sebagai sandiwara yang menegaskan ketidakadilan politik.

Pelajaran utama adalah bahwa kempen yang jujur, adil, dan menghormati norma-norma demokrasi jauh lebih efektif dalam membangun kepercayaan publik daripada taktik-taktik yang melibatkan kekerasan, kecurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan.